News

Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka pengamanan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Jaya 2026 di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya (BPMJ), Senin (9/3/2026). Operasi tersebut akan berlangsung mulai 13 hingga 25 Maret 2026 untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Pejabat Utama Polda Metro Jaya, serta para Kapolres jajaran.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan rapat koordinasi lintas sektoral tersebut merupakan bagian dari kesiapan pengamanan mudik agar berjalan aman, tertib, dan lancar. “Pada hari ini Polda Metro Jaya melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka pengamanan Operasi Ketupat Jaya 2026 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 25 Maret,” ujar Kombes Budi Hermanto.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 6.802 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Pemerintah Daerah serta berbagai unsur potensi masyarakat akan diterjunkan. Personel akan disiagakan di 68 Pos Pengamanan, 22 Pos Pelayanan, dan 5 Pos Terpadu yang tersebar di sejumlah titik strategis wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Komarudin mengatakan pengamanan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi guna memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman. “Tidak kurang dari 6.802 personel gabungan Polri, TNI dan instansi terkait akan tergelar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan mudik Lebaran hingga arus balik nanti,” kata Kombes Komarudin.

Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 16 hingga 18 Maret 2026. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah asal pemudik terbesar yang akan menuju berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar memastikan kondisi kesehatan dalam keadaan fit, kendaraan dalam kondisi baik, serta merencanakan perjalanan dengan baik agar tidak bersamaan dengan puncak arus mudik,” tambahnya.

Selain pengamanan arus mudik dan balik, kepolisian juga mengantisipasi berbagai aktivitas masyarakat selama periode libur Lebaran, termasuk pengamanan malam takbir, pelaksanaan salat Idul Fitri, hingga kegiatan masyarakat di sejumlah tempat wisata.

Polda Metro Jaya juga mengoptimalkan layanan Call Center 110 serta menyiapkan berbagai skenario rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi potensi kepadatan maupun kondisi darurat selama periode mudik Lebaran.

Jakarta — Warga Kampung Tambun Rengas, Cakung Timur, Jakarta Timur, Senin (23/2/2026). Yang sebelumnya melakukan aksi penolakan terhadap rencana pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) kini menyatakan dukungan setelah melalui rangkaian dialog dan sosialisasi bersama pemerintah daerah dan pihak pengelola.

Penolakan sempat terjadi beberapa waktu lalu karena kekhawatiran warga terkait dampak lingkungan, mulai dari potensi pencemaran udara, bau tidak sedap, hingga risiko kesehatan. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

Namun situasi mulai berubah setelah digelarnya pertemuan terbuka yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan ibu-ibu warga. Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan secara rinci mekanisme kerja teknologi RDF, sistem pengolahan tertutup, serta pengendalian emisi yang diklaim telah memenuhi standar lingkungan.

Perwakilan warga menyampaikan bahwa penjelasan teknis yang lebih komprehensif membantu meluruskan sejumlah informasi yang sebelumnya simpang siur. Selain itu, komitmen transparansi dan pengawasan bersama menjadi poin penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat.“Kami awalnya menolak karena belum memahami secara utuh. Setelah dijelaskan dan ada jaminan pengawasan, kami melihat ini bisa menjadi solusi pengelolaan sampah jangka panjang,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat Sdr. Lutfi.

Pemerintah daerah juga menyampaikan bahwa fasilitas RDF dirancang untuk mengurangi volume sampah yang selama ini menjadi persoalan serius di wilayah tersebut. Selain aspek lingkungan, keberadaan fasilitas ini diharapkan membuka peluang kerja dan memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar.

Meski kini menyatakan dukungan, warga menegaskan akan tetap mengawal proses pembangunan dan operasional RDF agar berjalan sesuai komitmen yang telah disepakati bersama.Perubahan sikap warga Tambun Rengas ini dinilai sebagai contoh pentingnya dialog terbuka dan partisipasi masyarakat dalam setiap proyek pembangunan, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima secara kolektif dan berkelanjutan.

Tangerang – Banjir setinggi sekitar 1 meter merendam kawasan Perumahan Duren Villa, Ciledug, Kota Tangerang, Minggu (8/3/2026) pagi. Tim SAR Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya turun langsung ke lokasi untuk membantu mengevakuasi warga yang terdampak.

Sebanyak 12 personel Tim SAR dipimpin Ipda M. Adi Mulyono diterjunkan ke lokasi sekitar pukul 07.30 WIB setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai banjir yang merendam kawasan tersebut.

Berdasarkan data di lapangan, banjir berdampak pada sekitar 180 kepala keluarga (KK). Sementara itu, sedikitnya 80 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari risiko dari genangan air.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan personel Brimob diterjunkan untuk membantu evakuasi warga sekaligus memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak banjir.

“Personel kami di lapangan langsung membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Polri melalui jajaran Brimob terus hadir membantu masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Jakarta – Banjir dengan ketinggian hingga sekitar 2 meter merendam kawasan Jalan Bangka V, Jakarta Selatan, Minggu (8/3/2026) siang. Personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya langsung diterjunkan untuk membantu mengevakuasi warga dari rumah mereka yang terendam air.

Sebanyak 10 personel Tim SAR Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya dikerahkan ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat terkait kondisi banjir di kawasan tersebut. Tim tiba di lokasi sekitar pukul 10.20 WIB dan langsung melakukan pemantauan sekaligus membantu proses evakuasi warga.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, ketinggian air di sejumlah titik mencapai sekitar 200 sentimeter, sehingga menyulitkan aktivitas warga dan membuat sebagian masyarakat harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Personel Brimob kemudian membantu warga keluar dari rumah mereka menuju lokasi yang lebih aman. Selain melakukan evakuasi, petugas juga terus memantau perkembangan situasi banjir guna mengantisipasi kemungkinan meningkatnya debit air.

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan kehadiran personel Brimob merupakan bentuk respons cepat Polri dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Personel kami langsung bergerak ke lokasi setelah menerima laporan warga. Kami berupaya membantu proses evakuasi serta memastikan keselamatan masyarakat yang terdampak banjir,” kata Budi.

Ia menambahkan, jajaran Polda Metro Jaya terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan penanganan banjir dapat berjalan dengan cepat dan masyarakat yang terdampak dapat segera mendapatkan bantuan.

Saat ini, Tim SAR Brimob Polda Metro Jaya masih berada di lokasi untuk membantu warga serta melakukan pemantauan kondisi banjir di kawasan tersebut.

Depok – Kegiatan tarawih keliling yang dilaksanakan Pemerintah Kota Depok bersama jajaran kepolisian berlangsung khidmat di Masjid Al Mutmainah, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Kapolres Metro Depok, Abdul Waras, bersama Wali Kota Depok, Supian Suri, melaksanakan salat tarawih berjamaah sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat di Masjid Al Mutmainah, Jalan Raya Meruyung, Kecamatan Limo, Depok. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya, Wali Kota Depok Drs. H. Supian Suri, M.M menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan Allah SWT sehingga seluruh masyarakat masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada warga Kecamatan Limo yang telah mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Kota Depok.

Supian Suri menuturkan bahwa Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui program sekolah gratis bagi warga Depok yang telah berjalan. Ia juga mengungkapkan rencana pemerintah daerah untuk menghadirkan program PAUD gratis bagi masyarakat Kota Depok pada tahun ini sebagai bagian dari peningkatan akses pendidikan sejak usia dini.

Selain itu, Wali Kota juga menyampaikan rencana pembangunan Kantor Kelurahan Meruyung yang akan direalisasikan pada tahun ini guna meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat setempat.

Pada kesempatan tersebut, Supian Suri juga mengingatkan masyarakat agar tidak lupa menunaikan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bentuk partisipasi warga dalam mendukung pembangunan daerah di Kota Depok.

Sementara itu, Kapolres Metro Depok Kombes Pol. Abdul Waras menyampaikan bahwa kegiatan tarawih keliling ini tidak hanya menjadi sarana ibadah, tetapi juga momentum untuk memperkuat sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban selama bulan Ramadan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, dihadiri oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga Kecamatan Limo yang antusias mengikuti rangkaian ibadah dan silaturahmi tersebut.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan dan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kosasih terkait program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) buat masyarakat Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat, Rabu (4/3/2026).

“Terima kasih pak Gubernur, pak Kapolda, Pangdam yang terus bersinergi membuat program yang tentunya menyentuh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan,” kata Sigit.

Menurut Sigit, program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun menyebut program ini menjawab harapan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Polri harus bisa melaksanakan dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat sehingga kemudian makin hari institusi Polri bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat,” ucapnya.

Pada program di Jawa Barat, tercatat ada 168 pembangunan rumah tidak layak huni. Rinciannya 67 telah selesai pembangunan dan 101 masih dalam proses pembangunan.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini meminta masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi situasi global yang tak pasti dan eskalasi di timur tengah yang meningkat.

“Situasi yang sedang kita hadapi dampak global yang kita hadapi tentunya ini butuhkan kebersamaan persatuan. Itu adalah kunci utama menjaga agar stabilitas kamtibmas tetap terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Sigit menuturkan, apapun kondisi global yang dihadapi Indonesia, pemerintah tetap melaksanakan amanatnya untuk mendukung mendorong terjadinya pertumbuhan dan menyejahterakan masyarakatnya. Semua itu, katanya, bisa dilalui apabila bersatu.

“Tentunya apa yang menjadi program terkait masalah ketahanan pangan, program ketahanan energi tentunya jugaharus kita kawal. Karena ini sebagai bagian dari upaya kita untuk hadapi dinamika global yang ada,” katanya.

Green Policing Polda Aceh, Tanam 10 Ribu Mangrove untuk Perkuat Ketahanan Ekologi dan Ekonomi Desa Pesisir

BANDA ACEH – Polda Aceh menginisiasi penanaman 10 ribu bibit mangrove di kawasan pesisir sebagai bagian dari program Green Policing atau Polisi Hijau. Kegiatan yang dipusatkan di Gampong Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh ini menjadi langkah konkret Polri dalam memperkuat ketahanan ekologis sekaligus mendorong ketahanan ekonomi desa pesisir.

Program tersebut mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI dari dapil Aceh, Nasir Djamil, yang menilai langkah Kapolda Aceh sebagai pendekatan strategis dalam mitigasi bencana berbasis ekologi.

“Inisiatif Kapolda Aceh yang menanam 10 ribu tanaman mangrove patut mendapat dukungan dari semua pihak di Aceh. Mangrove itu banyak manfaatnya. Selain tempat tinggal ikan dan berbagai jenis binatang laut lainnya, pohon mangrove juga bisa meredam gelombang besar seperti tsunami. Karena itu, penanaman 10 ribu mangrove adalah model mitigasi bencana melalui pendekatan ekologi,” ujar Nasir, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, keberadaan mangrove tidak hanya berfungsi menahan abrasi dan mengurangi dampak gelombang pasang serta tsunami, tetapi juga memiliki dimensi edukatif bagi masyarakat pesisir, khususnya generasi muda.

“Inisiatif ini dalam pandangan kami ingin mendekatkan kembali masyarakat pesisir dengan lingkungannya, terutama generasi muda yang mungkin belum banyak tahu tentang tanaman mangrove,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nasir menambahkan bahwa mangrove yang tumbuh dengan baik akan memberi nilai tambah bagi desa, baik dari sisi kualitas udara maupun potensi ekonomi melalui pengembangan wisata edukasi dan lingkungan.

“Mangrove yang tumbuh dengan baik akan menjadi nilai tambah berupa udara yang lebih bersih di sekitarnya dan juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi desa jika dikembangkan sebagai wisata edukasi dan lingkungan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa konsep Green Policing dapat menyesuaikan karakteristik wilayah masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama, yakni menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan dan penebangan liar. Ia mendorong pemerintah daerah agar turut mendukung melalui pengalokasian anggaran demi keberlanjutan program tersebut.

Sementara itu, Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah menegaskan bahwa program Polisi Hijau merupakan wujud komitmen nyata Polri dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana.

“Kawasan pesisir memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana, pencegahan abrasi, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penanaman mangrove adalah investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Green Policing Polda Aceh diawali dengan penanaman 10 ribu bibit mangrove. Ke depan, saya memerintahkan seluruh Kapolres dan Kapolresta jajaran di Aceh untuk melaksanakan kegiatan serupa,” tegasnya.

Melalui program ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam merawat kelestarian lingkungan sebagai fondasi keberlanjutan hidup bersama.

Program Green Policing menjadi bukti bahwa transformasi Polri tidak hanya menyentuh aspek pelayanan dan penegakan hukum, tetapi juga kepedulian terhadap masa depan ekologi dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa, Polri bakal menggelar Operasi Ketupat mulai tanggal 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Ratusan ribu personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Lebaran.

Hal itu diungkapkan Sigit saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral terkait kesiapan operasi ketupat di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

“Oleh karena itu, kita tahun ini melaksanakan kegiatan Operasi Ketupat yang akan kita mulai dari 13 Maret sampai 25 Maret,” kata Sigit.

Sigit memaparkan, tagline pada tahun ini adalah, ‘Mudik Aman dan Keluarga Bahagia’. Dalam pelaksanaannya, kata Sigit, akan dikedepankan langkah preemptive dan preventive, penegakan hukum.

“Tentunya kita upayakan seminimal mungkin sehingga ini betul-betul menjadi pelayanan kemanusiaan,” ujar Sigit.

Sigit juga mengungkapkan, dalam struktur operasi juga sudah dibuat, dan ada sedikit perubahan. Sehingga kemudian Kaopsus yang dipimpin oleh Kakorlantas, betul-betul bisa mengendalikan seluruh jajaran pada saat harus mengambil satu keputusan-keputusan yang bersifat diskresi.

Di sisi lain, Sigit menyatakan, dalam operasi ketupat sebanyak 161 ribu personel gabungan dikerahkan untuk memaksimalkan pengamanan dan pelayanan masyarakat ketika arus mudik dan balik Lebaran.

“Ada 161 ribu personel gabungan, terdiri dari Polri, kemudian TNI, instansi terkait, dan seluruh stakeholder. Dan ini tentunya kita harapkan untuk betul-betul bisa bekerja sama dengan maksimal untuk keberhasilan di pelayanan arus mudik maupun arus balik,” tutup Sigit.

YAHUKIMO – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 terus mengembangkan penyidikan terhadap rangkaian kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dari hasil pengamanan sejumlah pihak pada pekan lalu, aparat mengungkap keterlibatan beberapa nama dalam berbagai aksi penembakan dan pembunuhan sejak 2023 hingga awal 2026.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, menyampaikan bahwa satu nama yang sebelumnya belum teridentifikasi, yakni Meno Kogoya, kini telah dipastikan terlibat dalam sejumlah tindak pidana kekerasan. Selain itu juga beliau menyampaikan terdapat tiga nama yang sebelumnya sudah teridentifikasi melkukan tindak pidana, namun setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan berdasarkan bukti-bukti lainnya. Ketiga nama tersebut perbuatannya berkembang pada tindak pidana lainnya.

“Dari hasil pengembangan penyidikan, Meno Kogoya terlibat dalam pembunuhan dua pendulang emas pada 20 September 2025, penembakan mobil Hilux Armor pada 22 September 2025, penembakan Avanza putih pada 29 Desember 2025, serta penembakan pesawat Hercules pada 14 Januari 2026,” ujarnya dalam doorstop kepada awak media (02/03).

Selain itu, aparat juga mengungkap tiga pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi namun berkembang kepada tindak pidana lainnya. Antara lain, Kotor Payage alias Kotoran Giban, yang perkaranya telah dialihkan proses penanganannya ke Polda Papua. Ia diduga terlibat dalam penembakan mobil Strada putih pada Maret 2024, penembakan terhadap Serka Segar Mulyana pada 16 Juni 2025, penembakan Avanza putih pada 29 Desember 2025, penembakan pesawat Hercules di Bandara Nop Goliat Dekai pada 14 Januari 2026, serta penembakan truk box di Kilometer 7 Logpon pada 30 Januari 2026.

Nama lain yang turut disebut adalah Enage Heluka, yang diduga terlibat dalam pengambilan video pernyataan pasca penembakan pada 12 Februari 2026. Sementara itu, Homi Heluka tercatat memiliki rangkaian dugaan keterlibatan lebih panjang, antara lain pembakaran mobil polisi di Jalan Statistik pada 2023, pembunuhan di Kali Silet pada 11 Februari 2024, serta penembakan sopir truk di Jalan Logpon pada 12 Februari 2026. Korban dalam peristiwa terakhir dilaporkan selamat dan telah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Papua.

Menurut Yusuf, pengungkapan ini merupakan hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan oleh tim gabungan.

Menanggapi perkembangan tersebut, Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap setiap pelaku kekerasan bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

“Kami berkomitmen untuk menuntaskan setiap kasus kekerasan yang meresahkan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional, dan berbasis bukti, guna memberikan kepastian hukum serta menjamin rasa aman bagi warga,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menambahkan bahwa selain kelompok kriminal bersenjata, aparat juga mendalami aktivitas kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok kriminal politik.

“Kelompok ini tidak hanya melakukan kekerasan, tetapi juga menyebarkan narasi dan dokumentasi aksi mereka melalui media sosial. Saat ini kami melakukan profiling secara mendalam dan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.

Di samping proses penegakan hukum, aparat keamanan terus meningkatkan patroli di titik dan waktu rawan, serta melakukan pemetaan terhadap basis-basis yang diduga menjadi lokasi aktivitas kelompok tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mencegah eskalasi kekerasan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di wilayah Yahukimo dan sekitarnya.