News

Sugapa — Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 memastikan keamanan Bandara Bilogai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sebagai upaya menjaga kelancaran akses transportasi dan distribusi logistik bagi masyarakat pegunungan tengah Papua.

Bandara Bilogai merupakan salah satu objek vital yang memiliki peran strategis bagi kehidupan warga Intan Jaya. Selain menjadi jalur utama transportasi penumpang, bandara ini juga menjadi pintu masuk bahan kebutuhan pokok, obat-obatan, serta layanan kesehatan yang sangat bergantung pada transportasi udara.

Pengamanan dilakukan pada Senin (02/02/2026) di bawah pimpinan AKP Syahril Arditya, S.Tr.K., S.I.K. Personel Operasi Damai Cartenz melaksanakan sterilisasi area bandara, pengamanan landasan pacu, serta pengawasan wilayah perbukitan di sekitar bandara guna mencegah potensi gangguan keamanan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pengamanan objek vital seperti Bandara Bilogai menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.

“Keamanan bandara sangat penting untuk menjamin kelancaran transportasi dan logistik masyarakat. Namun, pengamanan tetap dilaksanakan dengan pendekatan humanis agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani dalam keterangannya.

Ia menambahkan, kelancaran operasional bandara menjadi indikator kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, terutama akses logistik, layanan kesehatan, dan mobilitas warga. Seluruh personel Operasi Damai Cartenz diinstruksikan untuk menjalankan tugas secara profesional, tegas, dan tetap mengedepankan sikap humanis.

Sementara itu, Dansektor Belukar 4.0 Operasi Damai Cartenz, AKP Syahril Arditya, menyampaikan bahwa fokus pengamanan diarahkan untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan berjalan aman dan tanpa gangguan.

“Keamanan Bandara Bilogai menjadi kunci agar distribusi logistik ke Sugapa tetap lancar dan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjaga,” ujarnya.

Selain pengamanan, personel juga melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat di sekitar bandara. Interaksi humanis terlihat saat personel berkomunikasi dengan warga yang menunggu kedatangan pesawat serta anak-anak yang berada di area aman bandara.

Berkat pengamanan terpadu tersebut, seluruh aktivitas penerbangan, baik penumpang maupun kargo, berjalan aman dan lancar tanpa kendala. Situasi di Bandara Bilogai terpantau kondusif.

Operasi Damai Cartenz 2026 menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan di Papua, khususnya pada objek-objek vital yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, guna mendukung terciptanya situasi yang aman, damai, dan kondusif.

Depok – Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok melaksanakan Operasi Keselamatan Jaya 2026 dengan menyasar sejumlah jalan protokol, salah satunya Jalan Margonda Raya, sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Depok.

Dalam kegiatan tersebut, Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Depok AKP Elni Fitri menyampaikan bahwa salah satu pelanggaran yang menjadi fokus penindakan adalah pelanggaran melawan arus, khususnya di ruas jalan yang kerap ditemukan praktik tersebut.

Selain itu, operasi juga menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas lainnya, seperti melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi (knalpot brong), serta penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan, termasuk TNKB palsu dan TNKB instansi atau kementerian.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Keselamatan Jaya 2026 mengedepankan pendekatan yang humanis dengan komposisi 40 persen kegiatan preemtif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, 40 persen kegiatan preventif melalui penggelaran personel di titik rawan kecelakaan dan pelanggaran, serta penegakan hukum sebagai langkah terakhir.

AKP Elni Fitri menegaskan bahwa keberhasilan operasi tidak diukur dari banyaknya jumlah penindakan, melainkan dari kemampuan seluruh pihak dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Tolok ukur keberhasilan operasi ini bukan berapa banyak kami melakukan penindakan, tetapi seberapa banyak kita bersama masyarakat mampu mencegah terjadinya pelanggaran serta korban yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas,” ujar AKP Elni Fitri.

Melalui Operasi Keselamatan Jaya 2026, Satlantas Polres Metro Depok mengimbau masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas, mematuhi aturan, dan mengutamakan keselamatan demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

Depok – Unit Reskrim Polsek Bojongsari berhasil mengungkap kasus peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah hukum Polsek Bojongsari, Kota Depok. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan satu orang pelaku berinisial MAR yang diduga menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Pengungkapan kasus ini terjadi pada Senin, 02 Februari 2026, sekitar pukul 19.00 WIB, di sebuah warung jamu Sido Muncul yang berlokasi di Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Kronologis kejadian bermula pada sekitar pukul 18.00 WIB, saat petugas menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya penjualan minuman beralkohol jenis Arak Bali merek BAKKU WAIN di sebuah warung jamu yang berada di wilayah Jalan Parung–Ciputat. Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Bojongsari segera melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi.

Sekira pukul 19.00 WIB, petugas berhasil mengamankan pelaku MAR yang diduga tengah menjual minuman keras tanpa izin. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan dan mengamankan 69 (enam puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Arak Bali merek BAKKU WAIN sebagai barang bukti.

Selanjutnya, pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Bojongsari guna proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 424 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 13 jo Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Polsek Bojongsari menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penindakan terhadap peredaran minuman keras ilegal demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengimbau warga agar segera melapor apabila mengetahui adanya aktivitas serupa di lingkungan sekitarnya.

Depok – Polres Metro Depok melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2026 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan operasi lalu lintas yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Apel tersebut dipimpin oleh Kabag Ops Polres Metro Depok AKBP Maulana Jali Karepesina dan diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU) serta seluruh personel Polres Metro Depok. Kegiatan apel juga dihadiri oleh perwakilan TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, sebagai wujud sinergitas lintas sektoral dalam mendukung keberhasilan operasi.

Rangkaian apel ditandai dengan penyematan pita biru kepada perwakilan personel sebagai simbol dimulainya Operasi Keselamatan Jaya 2026.

Operasi Keselamatan Jaya 2026 dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 2 hingga 15 Februari 2026, dan berlangsung secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Tujuan utama operasi ini adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Operasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan pengguna jalan, melainkan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

Sasaran operasi difokuskan pada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dalam pelaksanaannya, operasi mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, dan represif secara proporsional.

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara berkelanjutan, dengan meningkatkan kehadiran personel di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan. Penegakan hukum dilaksanakan secara profesional dengan memaksimalkan ETLE statis, ETLE mobile, serta drone patrol presisi, yang disertai dengan penindakan manual secara selektif dan humanis.

Operasi Keselamatan Jaya 2026 merupakan bagian dari implementasi program prioritas Polda Metro Jaya “Jaga Jakarta”, yang meliputi Jaga Lingkungan, Jaga Warga, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah. Keempat pilar tersebut menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Jakarta – Polda Metro Jaya menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2026 di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Senin (2/2/2026). Apel ini menandai dimulainya operasi kewilayahan bidang lalu lintas menjelang Ramadhan, yang melibatkan unsur TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta pemangku kepentingan terkait.

Operasi Keselamatan Jaya 2026 berlangsung selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026, dengan melibatkan 2.939 personel gabungan. Rinciannya terdiri dari Satgas Polda Metro Jaya 1.086 personel, Satgas Res jajaran 1.713 personel, unsur TNI 80 personel, serta Satpol PP dan Dinas Perhubungan 60 personel.

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. Dekananto Eko Purwono mengatakan operasi ini mengedepankan langkah preemtif dan preventif yang didukung penegakan hukum secara humanis. “Operasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama,” ujarnya.

Sasaran operasi meliputi pelanggaran berisiko tinggi seperti melawan arus, melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, tidak memakai helm, penggunaan knalpot tidak sesuai ketentuan, serta TNKB tidak sesuai peruntukan. Penindakan dilakukan melalui ETLE statis dan mobile, patroli drone Presisi, serta penindakan manual di lapangan.

“Keberhasilan operasi tidak diukur dari banyaknya penindakan, melainkan kemampuan menekan pelanggaran dan korban kecelakaan. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu tertib dan mengutamakan keselamatan,” tutupnya.

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa narasi yang berkembang belakangan mengenai wacana menempatkan Polri di bawah kementerian bukan hanya tidak tepat, tetapi berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi institusi kepolisian nasional.

Menurut Habiburokhman, narasi tersebut tampaknya sengaja digelorakan oleh pihak-pihak yang pernah berseberangan secara politik dengan Presiden Prabowo, dengan tujuan untuk mereduksi peran dan pengaruh presiden dalam mengendalikan kebijakan strategis penegakan hukum dan keamanan.

“Kemungkinan besar narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” tegas Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).

Habiburokhman menjelaskan bahwa jika institusi Polri tidak berada langsung di bawah Presiden, maka efektivitas pelaksanaan kebijakan dan komando institusi akan berkurang dan menghambat koordinasi strategis.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa posisi Polri langsung di bawah Presiden bukanlah sekadar pilihan administrasi, tetapi sebuah amanat reformasi yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Hal ini merupakan hasil evaluasi terhadap pengalaman masa lalu ketika kepolisian diposisikan hanya sebagai aparatur represif kekuasaan.

Habiburokhman menekankan bahwa narasi perubahan struktur tersebut adalah narasi yang ahistoris, sesat, dan tidak relevan dengan solusi substansial yang dibutuhkan institusi Polri maupun masyarakat. Menurutnya, persoalan yang sering dikritisi masyarakat lebih kepada kultur oknum tertentu yang melakukan pelanggaran, namun penyelesaiannya tidak cukup hanya mengubah posisi institusional.

Siaran pers ini disampaikan guna memastikan publik memahami posisi strategis Polri dalam struktur pemerintahan Indonesia serta mendukung semangat Transformasi Polri yang konsisten dengan reformasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Jakarta — Divisi Humas Polri bersama Divhubinter Polri menyampaikan perkembangan terbaru terkait penerbitan Interpol Red Notice terhadap buronan kasus dugaan tindak pidana korupsi, Muhammad Riza Chalid (MRC). Penyampaian tersebut disampaikan dalam kegiatan doorstop di Lobi Divhumas Polri, Minggu (1/2/2026).

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri dalam penegakan hukum, termasuk terhadap kejahatan yang bersifat transnasional dan internasional melalui kerja sama dengan mitra penegak hukum global.

“Komitmen Polri, khususnya melalui Divhubinter, adalah menyelenggarakan kerja sama internasional, termasuk dalam penanganan kejahatan transnasional maupun internasional serta pertukaran informasi dengan mitra penegak hukum internasional. Polri konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Brigjen Pol Trunoyudo.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri Brigjen Pol Dr. Untung Widyatmoko menyampaikan bahwa Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid telah resmi diterbitkan pada Jumat, 23 Januari 2026. Pasca penerbitan tersebut, Polri langsung melakukan koordinasi intensif dengan Interpol Headquarters di Lyon, Prancis, serta mitra penegak hukum di dalam dan luar negeri.

“Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid telah diterbitkan. Sejak itu, Set NCB Interpol Indonesia langsung melakukan koordinasi dengan para counterpart, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan Interpol Headquarters di Lyon,” ujar Brigjen Pol Untung.

Ia menambahkan, keberadaan subjek Red Notice saat ini telah diketahui dan dipantau oleh Polri. Namun, lokasi spesifik belum dapat disampaikan ke publik.

“Kami pastikan yang bersangkutan berada di salah satu negara anggota Interpol dan keberadaannya telah kami petakan serta pantau. Tim saat ini juga sudah berada di negara yang bersangkutan,” ungkapnya.

Menurutnya, Red Notice tersebut telah disebarkan ke seluruh 196 negara anggota Interpol, sehingga ruang gerak buronan menjadi sangat terbatas.

“Dengan disebarkannya Red Notice ke 196 negara anggota Interpol, subjek berada dalam pengawasan internasional dan ruang geraknya semakin sempit,” jelas Brigjen Pol Untung.

Terkait proses penerbitan Red Notice yang memerlukan waktu cukup panjang, Kabag Jatranin Divhubinter Polri Kombes Pol Ricky Purnama menjelaskan bahwa Interpol menerapkan mekanisme assessment yang ketat, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

“Setiap pengajuan Red Notice harus melalui proses assessment di Interpol Headquarters. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan perspektif hukum terkait tindak pidana korupsi di beberapa negara, sehingga Interpol melakukan pendalaman untuk memastikan perkara ini murni pidana dan tidak terkait kepentingan politik,” terang Kombes Pol Ricky.

Ia menambahkan bahwa Polri harus meyakinkan Interpol bahwa perbuatan yang disangkakan kepada MRC memenuhi prinsip dual criminality.

“Kami menjelaskan bahwa terdapat kerugian negara yang timbul dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana murni sesuai hukum Indonesia. Setelah melalui proses klarifikasi dan komunikasi intensif, Interpol akhirnya menerbitkan Red Notice,” jelasnya.

Polri menegaskan proses pemulangan buronan internasional membutuhkan waktu karena harus mematuhi sistem hukum negara tempat subjek berada. Meski demikian, koordinasi dan pendekatan terus dilakukan secara maksimal.

“Kami memastikan Polri melalui Set NCB Interpol Indonesia terus bekerja optimal, mematuhi ketentuan hukum negara setempat, serta melakukan koordinasi intensif agar target penegakan hukum dapat tercapai,” tutup Kombes Pol Ricky.

Jakarta Timur — Patroli malam Satuan Brimob Polda Metro Jaya kembali menggagalkan aksi tawuran remaja di wilayah Jakarta Timur dalam rangka Operasi Pekat Jaya 2026. Dalam patroli tersebut, petugas mengamankan enam pemuda serta dua senjata tajam (sajam).

Penindakan dilakukan saat patroli menyasar kawasan rawan gangguan kamtibmas di Jl. Batu Kinyang 4, Kramat Jati, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut, petugas mendapati sekelompok pemuda yang terindikasi akan melakukan tawuran. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan dua senjata tajam yang diduga akan digunakan dalam aksi kekerasan.

Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan Operasi Pekat Jaya dilaksanakan secara konsisten sebagai langkah pencegahan dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. “Melalui Operasi Pekat Jaya, patroli malam kami intensifkan untuk mencegah tawuran dan gangguan kamtibmas lainnya. Setiap potensi kerawanan kami tindak lanjuti secara cepat dan terukur demi menjaga keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Enam pemuda yang diamankan beserta barang bukti selanjutnya diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak terlibat dalam aksi tawuran yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan. “Tawuran berpotensi menimbulkan korban jiwa dan konsekuensi hukum yang serius. Kami mengajak peran aktif orang tua serta lingkungan untuk bersama-sama mencegah aksi kekerasan,” katanya.

Ia juga meminta masyarakat segera melapor apabila melihat potensi gangguan kamtibmas. “Jika mengetahui adanya indikasi tawuran atau kejahatan jalanan, segera hubungi Call Center Polri 110 yang aktif 24 jam. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.