News

  • PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI DALAM RANGKA GREEN POLICING

    PEMBUATAN LUBANG RESAPAN BIOPORI DALAM RANGKA GREEN POLICING

    Depok – Dalam rangka mendukung program Green Policing, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Dr. Christian Rony Putra, S.I.K., M.H., bersama Pejabat Utama (PJU), personel Polres Metro Depok, serta masyarakat melaksanakan kegiatan pembuatan Lubang Resapan Biopori di halaman Polres Metro Depok. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan serta upaya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.

    Pembuatan lubang resapan biopori ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, mengurangi potensi genangan, serta membantu menjaga ketersediaan cadangan air tanah. Selain itu, lubang biopori juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat pengolahan sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tanaman di sekitarnya.

    Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi program prioritas Kapolri melalui gerakan Green Policing, yang mendorong seluruh jajaran Polri untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Melalui program ini, Polri tidak hanya menjalankan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga turut berkontribusi dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan.

    Kapolres Metro Depok mengajak seluruh personel dan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan melakukan langkah-langkah sederhana yang memberikan manfaat besar bagi alam. Pembuatan lubang resapan biopori diharapkan dapat menjadi contoh positif serta menginspirasi masyarakat untuk menerapkan kegiatan serupa di lingkungan perkantoran, permukiman, maupun fasilitas umum.

    Melalui kegiatan Green Policing ini, Polres Metro Depok berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui aksi nyata dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, diharapkan terwujud lingkungan yang lebih hijau, asri, sehat, dan nyaman, sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam demi masa depan generasi mendatang.

  • Polri Peduli Lingkungan, Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik dan Tanam Bakau di Pantai Minang Rua

    Polri Peduli Lingkungan, Kapolda Lampung Lepas 150 Tukik dan Tanam Bakau di Pantai Minang Rua

    LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir dengan melepasliarkan 150 anak penyu atau tukik ke habitat aslinya di Pantai Minang Rua, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (20/11/2026).

    Kegiatan yang dipimpin Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani tersebut merupakan bagian dari upaya Polri mendukung pelestarian ekosistem laut sekaligus melindungi satwa laut yang terancam kepunahan.

    Tidak hanya melepasliarkan tukik, Kapolda Lampung bersama Wakapolda Lampung dan jajaran juga melakukan penanaman pohon bakau sebagai langkah nyata menjaga kelestarian kawasan pesisir.

    Polri Dorong Pelestarian Habitat Penyu

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 150 tukik dilepas menuju laut agar dapat tumbuh dan berkembang di habitat alaminya.

    Pantai Minang Rua dipilih karena kawasan tersebut diketahui menjadi salah satu lokasi alami penyu bertelur. Karena itu, kelestarian lingkungan pantai menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan populasi satwa dilindungi tersebut.

    Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani mengatakan, kegiatan pelepasan tukik dan penanaman pohon diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga lingkungan.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat menggugah seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melestarikan alam dan menjaga lingkungan hidup. Bukan hanya polisi, tetapi seluruh elemen masyarakat harus ikut menjaga pantai agar tetap bersih, hijau, dan lestari,” ujar Yustan.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak mengambil ataupun mengganggu telur penyu yang ditemukan di kawasan pantai.

    Kapolda Ajak Masyarakat Lindungi Telur Penyu

    Menurut Yustan, upaya menyelamatkan penyu tidak cukup hanya dengan melepasliarkan tukik. Perlindungan harus dimulai sejak telur ditemukan hingga menetas dan anak penyu siap kembali ke laut.

    “Kami berharap apabila masyarakat menemukan telur penyu di pantai, jangan diganggu. Kita harus menjaga sampai telur tersebut menetas, kemudian anak penyu dikembalikan ke laut agar populasinya tetap terjaga dan tidak punah,” tegasnya.

    Kapolda menambahkan, lingkungan pantai juga harus dijaga agar tetap menjadi habitat yang aman bagi penyu untuk kembali bertelur.

    Penanaman Bakau Dukung Kelestarian Pesisir

    Selain konservasi penyu, penanaman pohon bakau menjadi bagian dari kepedulian Polri terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir.

    Keberadaan tanaman bakau memiliki peran penting dalam menjaga kawasan pantai, termasuk membantu menahan abrasi serta mempertahankan keseimbangan lingkungan pesisir.

    Yustan berharap masyarakat setempat turut menjaga dan mengembangkan penghijauan di kawasan Pantai Minang Rua agar semakin asri, teduh, dan nyaman dikunjungi.

    “Kita tata penanaman pohonnya sehingga setiap orang yang datang ke sini merasa nyaman, sejuk, dan teduh. Kalau lingkungan sudah terjaga, wisatawan akan semakin tertarik datang dan tentunya bisa menambah pendapatan masyarakat setempat,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan tersebut, Polda Lampung menegaskan bahwa kepedulian Polri tidak hanya diwujudkan melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi mendatang.

  • Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

    Kapolri Minta Lulusan POLIRAN Langsung Bekerja, Program Diperluas ke Kelompok Disabilitas hingga Nelayan

    BANTEN – Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dengan memastikan peserta pelatihan memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Program yang berawal dari Polda Banten tersebut kini dikembangkan secara nasional melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan dunia usaha.

    Penegasan itu disampaikan Kapolri saat meninjau Balai POLIRAN sekaligus menutup pelatihan Angkatan ke-7 di Polda Banten, Jumat (20/11/2026). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 502 peserta telah mengikuti pelatihan dengan beragam keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

    Kapolri menjelaskan, POLIRAN lahir dari kepedulian terhadap tingginya angka pengangguran di Banten. Berdasarkan data BPS Agustus 2024 yang disampaikan dalam sambutannya, tingkat pengangguran di provinsi tersebut mencapai 6,68 persen atau hampir 400.000 orang. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama karena keterbatasan kesempatan kerja dapat berdampak pada persoalan sosial dan keamanan.

    Menurut Suyudi, Polri hadir bukan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan. Peran kepolisian adalah membantu menghubungkan masyarakat pencari kerja dengan pemerintah dan perusahaan melalui pendataan, pelatihan, serta fasilitasi penempatan kerja.

    “Kita Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian, pekerjaannya Pemda, tidak. Kita Polri justru ingin mendukung, memudahkan, memfasilitasi. Jadi kita sifatnya memfasilitasi antara saudara-saudara kita yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan pihak kementerian atau pemerintah daerah dan juga pihak swasta,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Banten, Jumat (20/11/2026)

    Pelaksanaan POLIRAN menggunakan mekanisme 3M, yakni Merekrut, Melatih, dan Menyalurkan. Bhabinkamtibmas bersama pendamping desa berperan dalam menjangkau dan mendata masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Peserta kemudian mendapatkan pelatihan di Balai POLIRAN sebelum dihubungkan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

    Kapolri mengapresiasi perkembangan pelaksanaan program di Banten, termasuk peningkatan sistem pendataan dan kualitas pelatihan. Dari 502 peserta Angkatan ke-7, pelatihan mencakup berbagai keterampilan, seperti pengolahan sampah, perikanan bioflok, hidroponik, kelistrikan, dan pengelasan. Peserta juga dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi dan disalurkan sesuai kebutuhan perusahaan mitra.

    Suyudi menekankan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah orang yang mengikuti pelatihan. Penempatan kerja dan pemantauan setelah peserta bekerja harus menjadi bagian dari pelaksanaan program.

    “Jadi semua lulusan POLIRAN harus langsung bekerja, berpenghasilan. Kemudian tetap dimonitor, dilihat seperti apa kariernya, perjalanannya, sehingga dia betul-betul bekerja dengan baik, mudah-mudahan bisa berkarier di situ dan bisa meningkat lagi,” tegasnya.

    Selain memperluas penempatan kerja, Polri juga menyiapkan pengembangan POLIRAN tematik agar dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan yang berbeda. Salah satunya melalui pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki.

    Program tematik lainnya menyasar tenaga penagih utang atau debt collector. Melalui pelatihan tersebut, Polri berharap mereka dapat memahami aturan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait jaminan fidusia, sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

    POLIRAN juga direncanakan menjangkau sektor perikanan di Kepulauan Riau, khususnya Batam, melalui pelatihan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas serta pengembangan kegiatan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

    Sementara di Bali, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata, termasuk keterampilan untuk menjadi pemandu wisata. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jenis pekerjaan yang dapat diakses masyarakat sesuai potensi daerah.

    Kapolri menyebut pengembangan POLIRAN merupakan kerja bersama, bukan hanya program yang dijalankan Polri. Dukungan pemerintah daerah, kementerian, lembaga pelatihan, dan perusahaan diperlukan agar peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki akses terhadap pekerjaan dan peluang usaha.

    “Bukan kita Polri di depan sendiri. Mungkin kita memang menginisiasi, kita menyemangati, tapi ini kerja bareng-bareng. Nah, itu yang menjadi latar belakang berdirinya POLIRAN,” ungkap Suyudi.

    Ia berharap perluasan kesempatan kerja melalui POLIRAN dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus membantu menekan pengangguran dan potensi gangguan keamanan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden dan target pembangunan Indonesia Emas 2045.

    Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, POLIRAN diharapkan berkembang sebagai pendekatan pemolisian yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan memperbaiki kesejahteraan.

  • Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Perdagangan Orang hingga Eksploitasi Anak, Perkuat Upaya Pencegahan

    Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Perdagangan Orang hingga Eksploitasi Anak, Perkuat Upaya Pencegahan

    JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, perbuatan cabul, hingga eksploitasi seksual terhadap anak. Hasil pengungkapan dalam Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) periode 13–19 November 2026 tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026).

    Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo menjelaskan, pihaknya bersama Polres jajaran mengungkap enam perkara dengan 11 tersangka serta mengidentifikasi 16 korban perempuan, termasuk anak. Salah satu modus yang ditemukan yakni perekrutan calon pekerja migran melalui tawaran pekerjaan di luar negeri dengan proses penempatan yang tidak sesuai ketentuan.

    Dalam salah satu pengungkapan, penyidik mencegah keberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia yang hendak diberangkatkan secara nonprosedural ke Arab Saudi.

    Sementara itu, Dirpolairud Polda Metro Jaya Kombes Pol. Andy Rumahorbo menyampaikan, pihaknya mengungkap dua perkara dugaan perdagangan orang dengan modus perekrutan anak buah kapal (ABK) di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Petugas mengamankan seorang nakhoda dan seorang penyalur serta mengidentifikasi tujuh korban.

    Dalam salah satu perkara, korban, termasuk mereka yang masih berusia anak saat direkrut, ditawari pekerjaan sebagai ABK melalui media sosial maupun perantara. Penyidik menemukan dugaan penggunaan identitas kependudukan yang tidak sesuai, pemotongan kasbon, serta indikasi penjeratan utang. Kedua perkara tersebut masih didalami bersama Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya.

    Selain penegakan hukum, Kombes Rita menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya bersama jajaran telah melaksanakan 57 kegiatan selama periode KRYD, berupa sosialisasi dan edukasi yang menjangkau 7.319 peserta. Edukasi dilakukan di sekolah, balai pelatihan, terminal, bandara, serta sejumlah lokasi perekrutan tenaga kerja untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus perdagangan orang.

    Upaya pencegahan dan penanganan perkara juga melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain BP3MI, UPT P3A, Dinas Sosial, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menyampaikan keprihatinan dan empati kepada para korban. Ia menegaskan komitmen kepolisian untuk menangani setiap perkara secara profesional dan objektif dengan mengedepankan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak korban.

    Ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dan informasi yang terverifikasi dalam pemberitaan, sekaligus menjaga privasi, identitas, serta martabat korban, khususnya anak.

    Dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat dan Kerja Melayani Jakarta Raya, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai tawaran pekerjaan yang tidak jelas sumbernya, memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, serta mengikuti prosedur penempatan resmi. Masyarakat yang mengetahui indikasi perdagangan orang maupun eksploitasi terhadap perempuan dan anak dapat melaporkannya melalui Call Center Polri 110.

  • Kurang dari 24 Jam, Polda Metro Jaya Ungkap Pembunuhan di Taman Lawang

    Kurang dari 24 Jam, Polda Metro Jaya Ungkap Pembunuhan di Taman Lawang

    JAKARTA — Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap perkara dugaan pembunuhan dan penganiayaan berat di kawasan Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Tersangka berinisial MB (36) ditangkap di wilayah Bogor kurang dari 24 jam setelah kejadian.

    Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (20/11/2026). Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Imron Ermawan mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 00.42 WIB di Jalan Sumenep, Menteng. AS (16) meninggal dunia akibat luka bacok pada paha kanan, sedangkan RDB (19) mengalami luka berat pada tangan kiri.

    “Alhamdulillah, kurang dari 24 jam tim gabungan Subdit Jatanras, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan satu orang tersangka,” ujarnya.

    Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa bermula dari perselisihan antara kelompok korban dengan tersangka dan sejumlah rekannya. Dalam rangkaian kejadian tersebut, MB disebut melakukan pembacokan terhadap kedua korban menggunakan celurit lipat.

    Setelah kejadian, tersangka membuang celurit yang digunakan ke aliran kali di kawasan Hayam Wuruk, Simpang Olimo, kemudian melarikan diri ke wilayah Bogor. Tim gabungan selanjutnya menangkap MB di sekitar Stasiun Bogor.

    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, pengungkapan perkara tersebut menjadi bagian dari semangat Kerja Melayani Jakarta Raya, dengan penegakan hukum yang profesional dan objektif serta tetap mengedepankan perlindungan hak korban dan keluarganya.

    “Dalam semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengetahui atau mengalami tindakan kekerasan maupun gangguan kamtibmas. Laporan dapat disampaikan ke kepolisian terdekat atau melalui Call Center Polri 110,” pungkasnya.

  • Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

    Polri Tangani 207 Kasus TPPO, Amankan 238 Tersangka dan Selamatkan 510 Korban dalam Sepekan

    JAKARTA – Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran berhasil menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 238 tersangka berhasil diamankan dengan jumlah korban mencapai 510 orang.

    Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan bahwa pelaksanaan KRYD tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

    “Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya penegakan hukum berjalan berkelanjutan dan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam beraktivitas serta dalam segala aspek kehidupan,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

    Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menyampaikan bahwa dari total 510 korban, sebanyak 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya merupakan anak-anak. Berdasarkan komposisi korban, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

    “Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban,” ujar Nurul.

    Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Polri juga terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.

    Adapun modus operandi yang ditemukan selama pelaksanaan KRYD didominasi oleh pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Sementara itu, modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.

    Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah yang memiliki potensi kerawanan TPPO.

    Dalam aspek perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait juga telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.

    Langkah tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa. Upaya ini dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus mencegah mereka kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang.

    “Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat,” jelas Nurul.

    Dalam kesempatan tersebut, Nurul juga menjelaskan perkembangan penanganan kasus Almisri. Polri melalui Dittipid PPA-PPO Bareskrim terus berkomunikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk berkoordinasi dengan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.

    Sementara terkait perkara yang melibatkan Bupati Kupang, penanganannya dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara. Ia sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.

    “Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.

    Sementara itu, Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan bahwa data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.

    Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyampaikan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara. Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.

    Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan dan prosedur pemberangkatan. Masyarakat juga diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

    Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat. Pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang berhasil diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, memutus jaringan kejahatan, dan mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.

  • Bakti Kesehatan Polda Metro Jaya untuk Buruh, Dorong Pekerja Sehat dan Produktif

    Bakti Kesehatan Polda Metro Jaya untuk Buruh, Dorong Pekerja Sehat dan Produktif

    BEKASI — Polda Metro Jaya menggelar Bakti Kesehatan bagi buruh PT Metindo Erasakti di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jumat (20/11/2026). Kegiatan bertema “Buruh Sehat, Produktif, Jakarta Raya Aman” ini menghadirkan sejumlah layanan kesehatan untuk membantu para pekerja menjaga kondisi fisik dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

    Kegiatan dihadiri Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Adex Yudiswan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, serta para Pejabat Utama Polda Metro Jaya.

    Pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi, pemberian kacamata baca, pemeriksaan laboratorium sederhana, serta fisioterapi sesuai kebutuhan. Selain layanan kesehatan, para karyawan PT Metindo Erasakti juga menerima bantuan sembako.

    Kapolda mengatakan kesehatan pekerja perlu mendapat perhatian karena aktivitas kerja memiliki risiko terhadap kondisi fisik.

    “Pekerja memiliki risiko dalam aktivitasnya, sehingga pengecekan kesehatan menjadi sangat penting. Kita berharap para buruh yang juga menjadi penopang ekonomi keluarga tetap sehat, sehingga dapat beraktivitas dan mencari nafkah dengan baik,” ujarnya.

    Kapolda berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau kelompok masyarakat lainnya. “Kita berharap program-program yang baik seperti ini terus berlanjut. Sasarannya tidak hanya buruh, tetapi ke depan juga dapat bergerak menyentuh komunitas-komunitas lainnya,” tuturnya.

    Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

    “Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin pelayanan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Selain membantu menjaga kesehatan para pekerja, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk membangun komunikasi dan kebersamaan, sejalan dengan semangat Kerja Melayani Jakarta Raya,” pungkasnya.

  • Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

    Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

    JAKARTA – Polri terus memperkuat upaya menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi ekosistem laut melalui program Blue Policing. Program ini mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta kolaborasi dalam menjaga kelestarian laut Nusantara.

    Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan bahwa program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.

    “Blue Policing merupakan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Kami tidak hanya berfokus pada keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga pada bagaimana ekosistem laut tetap terjaga serta masyarakat pesisir dapat berperan aktif dalam melindungi lingkungan tempat mereka hidup dan mencari nafkah,” ujar Pitoyo di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

    Menurutnya, program ini sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Melalui pendekatan Blue Community, masyarakat nelayan ditempatkan sebagai mitra strategis Polri dalam mengidentifikasi potensi kerawanan, mencegah tindak pidana di wilayah perairan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

    Blue Policing juga diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan di wilayah pesisir dan perairan, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.

    Pitoyo menjelaskan, pelaksanaan program Blue Policing dibangun melalui enam pilar utama, yaitu Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar tersebut menjadi landasan dalam menjalankan upaya pencegahan, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, memetakan potensi kerawanan, melakukan penegakan hukum, melindungi lingkungan, serta mengukur dampak kegiatan kepolisian terhadap masyarakat dan ekosistem laut.

    “Keberhasilan menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran aparat. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para nelayan, karena mereka merupakan pihak yang paling dekat dengan wilayah perairan dan merasakan langsung dampak dari kerusakan lingkungan maupun gangguan keamanan laut,” jelasnya.

    Ia menambahkan, melalui Blue Policing, Polri ingin memastikan wilayah perairan Indonesia tetap aman dan lestari, sehingga masyarakat pesisir dapat menjalankan aktivitasnya dengan tenang. Perlindungan terhadap laut juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan mata pencaharian nelayan serta kesejahteraan generasi mendatang.

    “Laut yang bersih, sehat, dan aman merupakan harapan bersama. Karena itu, menjaga laut bukan hanya tentang melindungi sumber daya alam, tetapi juga menjaga kehidupan, mata pencaharian nelayan, dan masa depan Indonesia,” tutup Pitoyo.

    Melalui program Blue Policing, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjaga kelestarian dan keamanan wilayah perairan Indonesia, sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, Bersama Menjaga Laut Nusantara.

  • Bukan Hanya Kesiapan Fisik, Satgas Damai Cartenz Perkuat Mental Personel di Kiwirok

    Bukan Hanya Kesiapan Fisik, Satgas Damai Cartenz Perkuat Mental Personel di Kiwirok

    KIWIROK – Menjalankan tugas di wilayah operasi tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik, tetapi juga ketahanan mental. Memahami hal tersebut, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 memberikan asistensi dan dukungan psikologi kepada personel yang bertugas di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis (19/11/2026).

    Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kondisi psikologis personel yang menghadapi berbagai tantangan dan dinamika penugasan di lapangan. Melalui asistensi tersebut, personel mendapatkan dukungan untuk menjaga kondisi mental sekaligus memperkuat kesiapan dalam menjalankan tanggung jawab selama berada di wilayah operasi.

    Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keceriaan. Interaksi yang terbangun selama asistensi memberikan ruang bagi personel untuk sejenak melepas ketegangan dari rutinitas tugas sekaligus memperoleh dukungan psikologis.

    Danpos Kiwirok Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, IPDA Rusli Sida, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi personel, khususnya dalam menjaga kondisi psikologis selama menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, dukungan seperti ini penting agar personel tetap memiliki semangat, ketenangan, dan kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi penugasan.

    “Melalui kegiatan asistensi psikologi ini, kami sebagai personel yang bertugas di lapangan merasa mendapatkan perhatian dan dukungan. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi anggota untuk menyegarkan pikiran, menjaga semangat, serta memperhatikan kondisi psikologis masing-masing agar tetap siap menjalankan tugas,” ujar IPDA Rusli Sida.

    Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kesehatan mental merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari kesiapan personel dalam melaksanakan tugas.

    “Personel yang bertugas di wilayah operasi menghadapi berbagai tantangan dan dinamika di lapangan. Karena itu, perhatian terhadap kondisi psikologis mereka menjadi hal penting. Kami ingin memastikan setiap personel mendapatkan dukungan yang diperlukan agar tetap memiliki kesiapan mental, mampu menjalankan tugas secara profesional, dan menjaga kesehatan serta keselamatan selama bertugas,” ujar Kaops.

    Ia juga menekankan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan personel tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup dukungan terhadap kondisi psikologis. Dengan kondisi mental dan fisik yang terjaga, personel diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal serta tetap mengedepankan pendekatan profesional dan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat.

    Melalui kegiatan ini, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 terus berupaya memastikan personel memperoleh perhatian dan dukungan selama menjalankan penugasan di Tanah Papua. Sebab, kesiapan menjaga keamanan masyarakat juga perlu didukung oleh kondisi personel yang sehat secara fisik maupun mental.

  • Polda Bali Ungkap Dua Kasus Peredaran Pil Y, Amankan 5.200 Butir dan Ribuan Pil Diduga Koplo

    Polda Bali Ungkap Dua Kasus Peredaran Pil Y, Amankan 5.200 Butir dan Ribuan Pil Diduga Koplo

    Bali – Polda Bali melalui jajaran Polres Buleleng dan Polres Jembrana berhasil mengungkap dua kasus peredaran obat keras ilegal jenis Triheksifenidil atau dikenal dengan sebutan Pil Y (pil koplo). Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 5.200 butir Pil Y di wilayah Buleleng serta sejumlah paket berisi ribuan pil yang diduga merupakan obat keras ilegal di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana.

    Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Ariasandy, S.I.K., membenarkan dua pengungkapan tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen Polda Bali dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang dapat mengancam kesehatan serta masa depan generasi muda.

    “Dua pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan jajaran kami di lapangan, baik di wilayah Buleleng maupun di pintu masuk Bali, Gilimanuk. Kami tidak akan memberikan ruang bagi peredaran obat-obatan terlarang yang dapat merusak masyarakat, khususnya generasi muda,” tegas Kombes Pol. Ariasandy, Kamis (19/11/2026).

    Pengungkapan pertama dilakukan oleh Polsek Kota Singaraja, Polres Buleleng, pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 21.00 WITA di sebuah ruko di Desa Tukadmungga, Kabupaten Buleleng. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang pelaku berinisial MDY (27) dan IM (26), yang diketahui berasal dari Lumajang, Jawa Timur.

    Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sebanyak 5.200 butir Pil Y yang terdiri dari empat botol utuh tersegel, masing-masing berisi 1.000 butir, serta 120 klip yang masing-masing berisi 10 butir. Selain itu, turut diamankan empat botol kosong yang diduga telah terjual, timbangan digital, plastik kemasan, peralatan pembagi obat, alat isap, telepon genggam, serta uang hasil penjualan sebesar Rp345.000.

    “Kedua pelaku diduga mengedarkan obat keras jenis Triheksifenidil tanpa izin. Penyalahgunaan obat ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan jiwa. Kami mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan mengonsumsi obat-obatan yang seharusnya digunakan berdasarkan ketentuan medis,” jelasnya.

    Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 435 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    Sementara itu, pengungkapan kedua dilakukan oleh Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Polres Jembrana, pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 03.34 WITA di Pos 2 pintu masuk Bali, Pelabuhan Gilimanuk. Petugas yang dipimpin Kanit Reskrim AKP Gusti Agung Kade Semara Putra bersama anggota Intel Brimob (Resmob) Gilimanuk melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kendaraan pikap bernomor polisi P 9048 VN yang dikemudikan seorang pria berinisial SAS (43).

    Saat pemeriksaan, petugas menemukan sebuah kotak paket berisi lima bungkus pil yang diduga merupakan sediaan farmasi ilegal, terdiri atas empat bungkus pil berwarna putih yang diduga jenis pil koplo dan satu bungkus pil berwarna kuning yang jenisnya masih dalam penyelidikan. Berdasarkan perkiraan awal, paket tersebut berisi ribuan butir pil tanpa izin edar.

    Dari keterangan pengemudi, paket tersebut dititipkan oleh seorang laki-laki tidak dikenal dari wilayah Tegaldlimo, Banyuwangi, untuk dibawa menuju Denpasar. Paket itu hanya mencantumkan alamat tujuan “Lumintang”, sementara nomor telepon penerima disebut akan dikirimkan kemudian.

    Petugas selanjutnya melakukan pengembangan dengan membuntuti kendaraan menuju wilayah Denpasar sekitar pukul 06.00 WITA, dipimpin Panit I Opsnal Ipda I Made Ari Wijaya. Namun, nomor telepon penerima diketahui tidak aktif. Pengembangan kemudian dilanjutkan ke wilayah Tegaldlimo, Banyuwangi, untuk menelusuri keberadaan pemilik paket. Saat ini, barang bukti dan pengemudi pikap telah diamankan di Mako Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

    Kombes Pol. Ariasandy menambahkan, pengungkapan tersebut menjadi langkah penting dalam mencegah masuk dan beredarnya obat-obatan terlarang di wilayah Bali. Menurutnya, upaya pemberantasan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

    “Kami berupaya menyelamatkan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk tidak tergiur mengonsumsi maupun mengedarkan obat keras tanpa resep dan ketentuan medis. Apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran obat-obatan ilegal, segera laporkan kepada kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center Polri 110,” imbaunya.

    Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Bali agar tetap aman dan terbebas dari peredaran narkoba maupun obat-obatan terlarang.

    “Mari kita jaga Bali dari peredaran obat-obatan terlarang. Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan untuk melindungi lingkungan dan generasi penerus bangsa,” tutup Kombes Pol. Ariasandy.