News

Jayapura – Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., bersama para Pejabat Utama Operasi Damai Cartenz-2026 melaksanakan kegiatan asistensi dan peninjauan Pos Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Cartenz-2026 di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Senin (3/8/2026).

Kegiatan tersebut diawali dengan peninjauan ke Pos Satgas Tindak, Pos Satgas Gakkum, serta Polsek Sinak. Dalam kesempatan tersebut, Kaops berdialog langsung dengan personel guna memastikan kesiapan operasional, mengevaluasi kondisi fasilitas pendukung, serta memastikan kebutuhan logistik dan perlengkapan personel terpenuhi dengan baik.

Kaops juga memberikan motivasi kepada seluruh anggota agar tetap menjaga semangat pengabdian, meningkatkan disiplin, memperkuat soliditas, serta melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tugas yang kita emban merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara. Laksanakan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab, tetap profesional, jaga soliditas, serta hadir memberikan rasa aman melalui pelayanan yang humanis kepada masyarakat,” kata Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H.

Selain kegiatan asistensi, personel Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Cartenz-2026 turut melaksanakan kegiatan humanis bersama masyarakat Distrik Sinak. Personel membagikan makanan kepada anak-anak, berinteraksi dengan warga, serta membeli hasil bumi yang dijual oleh mama-mama Papua sebagai bentuk kepedulian sekaligus dukungan terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Suasana hangat dan penuh keakraban tampak selama kegiatan berlangsung. Kehadiran personel disambut positif oleh masyarakat yang menilai pendekatan tersebut mampu mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga.

Salah seorang mama Papua yang berjualan di sekitar lokasi menyampaikan apresiasinya atas kepedulian personel.

“Kami senang bapak-bapak polisi datang, membeli hasil kebun kami, dan menyapa masyarakat dengan baik. Semoga keadaan tetap aman supaya kami bisa terus bekerja dan mencari nafkah dengan tenang,” ungkapnya.

Menutup kegiatan, Kaops menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Operasi Damai Cartenz tidak hanya diukur dari aspek penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan seluruh personel dalam membangun komunikasi yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

“Keberhasilan tugas bukan hanya tercermin dari terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat kepada Polri. Karena itu, teruslah hadir dengan sikap yang profesional, proporsional, dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegas Kaops Damai Cartenz-2026.

Melalui kegiatan asistensi, pengecekan kesiapan personel, evaluasi dukungan logistik, serta pelaksanaan kegiatan sosial bersama masyarakat, Satgas Kepolisian Operasi Damai Cartenz-2026 terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus membangun kemitraan yang harmonis dengan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di Tanah Papua.

Palangka Raya, 6 Agustus 2026 – Polri terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya yang telah dibentuk pada 10 Maret 2026. Memasuki fase operasionalisasi, pusat studi tersebut diarahkan menjadi ruang kolaborasi antara Polri dan perguruan tinggi untuk menghasilkan riset, inovasi, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Penguatan tersebut dibahas dalam pertemuan strategis Tim Asistensi Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri yang terdiri atas Komjen Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si., Irjen Pol. Dr. Susilo Teguh Raharjo, M.Si., dan Irjen Pol. Dr. Barito Mulyo Ratmono, M.Si., bersama Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Drs. Yosi Muhammartha, serta jajaran Universitas Palangka Raya yang dihadiri Prof. Bayu Rama selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Ir. Herry, M.P. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dr. Fransisco, S.H., LL.M. selaku Ketua Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya, dan Andika Wijaya, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum.

Forum tersebut menandai tahapan baru pengembangan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya. Fokus pembahasan bergeser dari pembentukan kelembagaan menuju implementasi program melalui penyusunan roadmap riset, pengembangan Police Science, penguatan pendidikan kepolisian, publikasi ilmiah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis evidence-based policing. Agenda riset juga diarahkan pada isu-isu strategis seperti transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, manajemen bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian merupakan strategi Polri dalam membangun organisasi pembelajar (learning organization) yang mampu menjawab tantangan keamanan masa depan.

“Polri membutuhkan kehadiran kampus, begitu juga kampus membutuhkan ruang implementasi bagi hasil risetnya. Pusat Studi Kepolisian menjadi titik temu keduanya. Di sinilah ilmu pengetahuan bertemu pengalaman lapangan untuk melahirkan solusi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Wakapolri.

Menurut Wakapolri, tantangan kepolisian berkembang jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial, kejahatan siber, perubahan iklim, hingga dinamika sosial menuntut Polri memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan analisis, dan mengembangkan inovasi.

“Pusat Studi Kepolisian adalah ruang untuk membangun polisi yang cerdas. Hasil penelitian tidak boleh berhenti menjadi karya akademik, tetapi harus menjadi dasar penyusunan kebijakan, pengembangan model pemolisian, dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Polri harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan,” tegas Wakapolri.

Penguatan Pusat Studi Kepolisian Universitas Palangka Raya merupakan bagian dari pengembangan jejaring nasional yang terus diperluas Polri. Hingga Agustus 2026, Polri telah menjalin 79 Nota Kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 38 kerja sama telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan menghasilkan 54 Pusat Studi Kepolisian, termasuk Pusat Studi Kepolisian STIK-PTIK Lemdiklat Polri.

Jejaring tersebut dibangun sebagai ekosistem nasional Police Science yang menghubungkan akademisi, peneliti, mahasiswa, pemerintah daerah, dan praktisi kepolisian. Setiap Pusat Studi Kepolisian didorong mengembangkan keunggulan sesuai karakteristik daerah, kemudian saling berbagi hasil riset, inovasi, dan praktik terbaik agar dapat diterapkan secara lebih luas dalam mendukung tugas kepolisian.

Bagi Polri, penguatan jejaring Pusat Studi Kepolisian bukan sekadar memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, tetapi membangun ekosistem yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik kepolisian. Melalui jejaring ini, Polri ingin memastikan setiap hasil riset dapat diterjemahkan menjadi inovasi, model pemolisian, dan rekomendasi kebijakan yang menjawab tantangan nyata di lapangan.

Pusat Studi Kepolisian juga menjadi instrumen pengembangan Police Science yang mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan personel Polri dalam satu ruang kolaborasi. Dari ruang inilah diharapkan lahir gagasan baru untuk memperkuat transformasi digital kepolisian, keamanan siber, Green Policing, ketahanan pangan, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia Polri.

Melalui penguatan jejaring yang kini telah mencakup 79 Nota Kesepahaman (MoU), 38 Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan 54 Pusat Studi Kepolisian, Polri menegaskan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya dibangun melalui regulasi dan teknologi, tetapi juga melalui budaya riset, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Tujuannya adalah menghadirkan personel Polri yang tidak hanya profesional dalam bertugas, tetapi juga mampu berpikir kritis, menghasilkan solusi, dan mengambil keputusan berbasis ilmu pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang semakin efektif kepada masyarakat

DEPOK – Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si., bersama Pangdam Jaya/Jayakarta Letjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando Korps Brimob Polri di Kelapa Dua, Depok, Kamis (6/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat soliditas dan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus mendukung berbagai agenda strategis nasional.

Rombongan disambut langsung oleh Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat didampingi Wadankorbrimob Polri Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Gatot Mangkurat PPJ, S.I.K., serta Danpas Gegana Korbrimob Polri Brigjen Pol. Mulyadi, S.I.K., M.H. Turut mendampingi Kapolda dan Pangdam, Asrendam Jaya Brigjen TNI Chandra Ariyadi P., S.I.P., M.Tr.(Han), Asintel Kasdam Jaya Brigjen TNI Sri Marantika Beruh, S.Sos., M.I.Pol., Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto, S.I.K., M.Si., serta Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K., M.Si. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban dengan membahas penguatan sinergi antarsatuan, peningkatan koordinasi, serta kesiapsiagaan menghadapi berbagai dinamika kamtibmas di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Mengawali pertemuan, Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat menegaskan kesiapan Korps Brimob Polri untuk terus mendukung Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya dalam menjaga keamanan ibu kota melalui kolaborasi yang erat dan kesiapsiagaan personel.

“Korps Brimob Polri siap bersinergi dan mendukung setiap langkah Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya dalam menjaga keamanan Jakarta. Dengan kemampuan dan kesiapan yang kami miliki, Korps Brimob siap dilibatkan kapan pun dibutuhkan demi menjaga stabilitas keamanan serta memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat,” kata Komjen Pol. Ramdani Hidayat.

Selanjutnya, Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi menekankan bahwa keberhasilan menjaga keamanan Jakarta membutuhkan sinergi yang terbangun secara utuh di seluruh tingkatan organisasi, sehingga setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas dapat berjalan selaras di lapangan.

“Jakarta memiliki arti yang sangat strategis bagi bangsa dan negara. Karena itu, sinergitas TNI dan Polri harus terbangun kuat, mulai dari tingkat pimpinan hingga seluruh personel di lapangan. Soliditas dari atas sampai bawah menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus memastikan seluruh aktivitas masyarakat dan agenda nasional dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” ujar Letjen TNI Deddy Suryadi.

Menutup rangkaian pertemuan, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan bahwa soliditas TNI-Polri tidak hanya menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

“TNI dan Polri merupakan kekuatan sekaligus pilar utama kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, soliditas, komunikasi, dan koordinasi harus terus kita pelihara agar negara senantiasa hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga stabilitas nasional,” tegas Komjen Pol. Asep Edi Suheri.

Kunjungan tersebut semakin memperkuat komitmen Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Korps Brimob Polri untuk terus meningkatkan koordinasi, interoperabilitas, dan soliditas antarsatuan. Dengan sinergi yang semakin kokoh, TNI dan Polri siap menjaga Jakarta tetap aman, kondusif, serta mendukung kelancaran berbagai agenda strategis nasional.

TNI PRIMA
POLRI PRESISI
JAGA JAKARTA UNTUK INDONESIA

Pasca penetapan Febrie Adriansyah menjadi tersangka oleh penyidik Polri, berhembus kencang isu untuk melakukan penggantian Kapolri. Memperkuat isu tersebut muncul isu tambahan, calon pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun sudah sempat dipanggil untuk menghadap salah satu pejabat penting dan berpengaruh di Republik ini, namanya isu tentu kebenarannya masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun bisa juga mengandung kebenaran.

Menanggapi isu itu Prof Dr. Juanda, SH.MH. Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta menyatakan bahwa jika isu itu menjadi kenyataan. dan terjadi penggantian Kapolri , maka secara hukum tidak ada yang salah dan itu memang yurisdiksi kompetensi Presiden.

Namun yang tidak bisa diterima hukum akal sehat kita di dalam negara hukum seperti Indonesia ini adalah mengapa terhadap Kapolri yang jelas jelas sedang berjuang dan konsisten menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi harus diganti, dianggap salah atau dinilai tidak loyal dengan Presiden, ini merupakan sikap Anomali, negara hukum apa ini , sementara Presiden Prabowo sendiri dari sebelum manjabat Presiden saat kampanye dulu sampai sudah terpilih menjabat Presiden dengan selalu lantang dan tegas menyatakan Bapak Presiden Prabowo akan melawan dan memberantas korupsi, korupsi itu musuh rakyat oleh karena itu bila perlu akan mengejar para koruptor koruptor itu sampai ke antartika. Bahkan siap mati untuk membela kepentingan rakyat. Demikian semangat dan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas Korupsi.

Prof Juanda, merasa aneh dan tidak percaya jika Presiden melakukan penggantian Kapolri di saat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya tegak lurus melaksanakan arahan Presiden dalam pemberantasan korupsi, apalagi kasus dugaan korupsi ini sangat besar nilainya dan tersangkanya adalah eks pejabat tinggi penegak hukum yang sangat strategis. Apa yang dilakukan Kapolri tersebut sepantasnya atau selayaknya Presiden memberikan dukungan penuh dan memberikan penghargaan sebagai prestasi. Sebab sudah barang tentu untuk.membongkar kasus ini sebesar ini tidaklah gampang dan harus memiliki ketangguhan mental yang prima serta didukung tingkat profesionalitas dan alat bukti yang kuat secara hukum.

Jika isu penggantian Kapolri dihembus oleh pihak pihak yang merasa terganggu kenyamanannya akibat ditetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, tentu Kapolri dan jajarannya tidak perlu ragu dan mundur dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Rakyat pasti mendukung dan selalu bersama sama Kapolri dan Penegak hukum lainnya untuk melawan Korupsi dan kita berharap saatnya Presiden membuktikan konsistensi antara ucapan dan tindakan, rakyat menanti itu dan pasti mengawal kasus ini sampai tuntas. jelas Prof Juanda Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU mengakhiri.

Pasca penetapan Febrie Adriansyah menjadi tersangka oleh penyidik Polri, berhembus kencang isu untuk melakukan penggantian Kapolri. Memperkuat isu tersebut muncul isu tambahan, calon pengganti Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pun sudah sempat dipanggil untuk menghadap salah satu pejabat penting dan berpengaruh di Republik ini, namanya isu tentu kebenarannya masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun bisa juga mengandung kebenaran.

Menanggapi isu itu Prof Dr. Juanda, SH.MH. Guru Besar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta menyatakan bahwa jika isu itu menjadi kenyataan. dan terjadi penggantian Kapolri , maka secara hukum tidak ada yang salah dan itu memang yurisdiksi kompetensi Absolut Presiden.

Namun yang tidak bisa diterima hukum akal sehat kita di dalam negara hukum seperti Indonesia ini adalah mengapa terhadap Kapolri yang jelas jelas sedang berjuang dan konsisten menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas korupsi harus diganti, dianggap salah atau dinilai tidak loyal dengan Presiden, ini merupakan sikap Anomali, negara hukum apa ini , sementara Presiden Prabowo sendiri dari sebelum manjabat Presiden saat kampanye dulu sampai sudah terpilih menjabat Presiden dengan selalu lantang dan tegas menyatakan Bapak Presiden Prabowo akan melawan dan memberantas korupsi, korupsi itu musuh rakyat oleh karena itu bila perlu akan mengejar para koruptor koruptor itu sampai ke antartika. Bahkan siap mati untuk membela kepentingan rakyat. Demikian semangat dan komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas Korupsi.

Prof Juanda, merasa aneh dan tidak percaya jika Presiden melakukan penggantian Kapolri di saat saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya tegak lurus melaksanakan arahan Presiden dalam pemberantasan korupsi, apalagi kasus dugaan korupsi ini sangat besar nilainya dan tersangkanya adalah eks pejabat tinggi penegak hukum yang sangat strategis. Apa yang dilakukan Kapolri tersebut sepantasnya atau selayaknya Presiden memberikan dukungan penuh dan memberikan penghargaan sebagai prestasi. Sebab sudah barang tentu untuk.membongkar kasus ini sebesar ini tidaklah gampang dan harus memiliki ketangguhan mental yang prima serta didukung tingkat profesionalitas dan alat bukti yang kuat secara hukum.

Jika isu penggantian Kapolri dihembus oleh pihak pihak yang merasa terganggu kenyamanannya akibat ditetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka, tentu Kapolri dan jajarannya tidak perlu ragu dan mundur dalam pemberantasan Korupsi di Indonesia. Rakyat pasti mendukung dan selalu bersama sama Kapolri dan Penegak hukum lainnya untuk melawan Korupsi dan kita berharap saatnya Presiden membuktikan konsistensi antara ucapan dan tindakan, rakyat menanti itu dan pasti mengawal kasus ini sampai tuntas. jelas Prof Juanda Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU mengakhiri.

Jakarta, 3 Agustus 2026 – Hingga Senin (3/8) malam, personel SAR Brimob Polda Sumatera Barat masih terus bekerja di lapangan mengevakuasi warga yang terdampak banjir akibat tingginya curah hujan di sejumlah wilayah Kota Padang. Sejak pukul 15.00 WIB, Polri mengerahkan 71 personel SAR Brimob yang terbagi dalam lima tim ke sejumlah titik terdampak untuk melakukan penyelamatan masyarakat, sementara proses pendataan korban dan pengungsi dilakukan secara paralel dengan operasi evakuasi.

Operasi kemanusiaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Kontinjensi Aman Nusa II Tahun 2026. Sebanyak lima tim SAR Brimob diterjunkan ke sejumlah lokasi terdampak, yaitu Kuranji (Kampung Lapau Munggu Guo), Air Pacah, Tunggul Hitam, serta Perumahan Villa Bukit Gading III Sungai Sapih.

Personel yang dikerahkan terdiri atas:

• Tim 1 sebanyak 10 personel dipimpin Aipda Masrizal, bertugas di Kuranji, Kampung Lapau Munggu Guo.
• Tim 2 sebanyak 13 personel dipimpin Iptu Ferry Siahaan, bertugas di Air Pacah.
• Tim 3 sebanyak 18 personel dipimpin Iptu M. Yusuf, S.H., bertugas di Tunggul Hitam.
• Tim 4 (Den Gegana) sebanyak 15 personel dipimpin Ipda Hendra Eka Putra, bertugas di Perumahan Villa Bukit Gading III, Sungai Sapih.
• Tim 5 sebanyak 15 personel dipimpin Ipda Andi Susandi, bertugas di Air Pacah.

Dalam operasi ini, Brimob Polda Sumbar mengerahkan berbagai perlengkapan SAR, antara lain lima unit perahu karet, mesin tempel, life jacket, helm SAR, tali karmantel, pelampung, alat komunikasi HT, genset, kendaraan operasional, serta perlengkapan penyelamatan lainnya untuk mempercepat proses evakuasi di wilayah yang masih tergenang banjir.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., mengatakan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap operasi kemanusiaan yang dilakukan Polri.

“Saat ini fokus utama kami adalah menyelamatkan masyarakat. Personel Polri bersama tim gabungan terus melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir. Untuk jumlah korban masih dalam proses pendataan karena situasi di lapangan terus berkembang,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menjelaskan bahwa proses pendataan korban dan pengungsi dilakukan secara bersamaan dengan operasi penyelamatan agar bantuan dapat segera diberikan secara tepat sasaran.

“Kami sedang mendata jumlah korban serta warga yang mengungsi. Namun, upaya yang paling penting saat ini adalah segera mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir ke tempat yang aman. Pendataan pengungsi dilakukan secara paralel dengan proses penyelamatan sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi,” jelasnya.

Menurut Brigjen Pol. Trunoyudo, penanganan bencana dilakukan melalui sinergi seluruh unsur agar proses evakuasi berjalan cepat dan efektif.

“Anggota kami hingga saat ini masih terus bekerja di lapangan untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir. Keselamatan warga adalah prioritas utama. Kami bekerja sama dengan BPBD, Basarnas, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dan masyarakat agar proses evakuasi, pendataan pengungsi, dan penyaluran bantuan dapat berjalan secara optimal hingga situasi kembali aman,” tegasnya.

Polri mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta segera melaporkan apabila terdapat warga yang membutuhkan pertolongan. Hingga berita ini diterbitkan, personel SAR Brimob Polda Sumatera Barat masih melaksanakan evakuasi dan bersiaga di lokasi-lokasi terdampak banjir sebagai bagian dari komitmen Polri untuk hadir melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dalam situasi darurat.

Jakarta – Tim Patra Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Metro Jaya bersama personel Polsek Cilincing mengamankan dua pria yang diduga terlibat pencurian kendaraan bermotor di Gang Teratai, Jalan Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (29/7/2026) sekitar pukul 00.15 WIB. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan saat melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) untuk menjaga keamanan wilayah.

Sebelumnya, petugas menerima informasi mengenai dua pria yang telah diamankan warga karena diduga terlibat pencurian sepeda motor. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan laporan korban, pencurian diduga terjadi di Gang Melati, Jalan Kali Baru, Cilincing. Sepeda motor tersebut selanjutnya diduga dibawa dan disembunyikan di sebuah rumah di kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan, patroli KRYD dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan sekaligus memberikan respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Patroli KRYD merupakan bagian dari upaya kami menjaga keamanan wilayah sekaligus merespons cepat setiap informasi dari masyarakat. Pihak yang diamankan selanjutnya diserahkan kepada satuan kewilayahan untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Kombes Henik.

Lebih lanjut, kedua pria tersebut telah dibawa ke Polsek Cilincing untuk pemeriksaan serta pendalaman lebih lanjut.

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., mengukuhkan Pengurus Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi KBPP Polri untuk memperkuat perannya sebagai organisasi keluarga besar Polri yang berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Dalam laporannya, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa susunan Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) beserta Ketua Dewan Pengawas KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 telah resmi memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum. Pengesahan tersebut menjadi dasar bagi kepengurusan baru untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bimo juga memperkenalkan jajaran pengurus inti yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari pemerintahan, akademisi, dunia usaha, hingga tokoh muda keluarga besar Polri. Menurutnya, keberagaman tersebut menjadi kekuatan organisasi dalam membangun kolaborasi, menghadirkan gagasan baru, serta memperluas kontribusi KBPP Polri bagi masyarakat.

“KBPP Polri ingin menjadi rumah bersama bagi putra-putri keluarga besar Polri untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengabdi. Kami berharap organisasi ini dapat menjadi wadah yang produktif bagi generasi muda dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Bimo.

Ia menjelaskan, dengan jumlah personel Polri yang tersebar di seluruh Indonesia, keluarga besar Polri memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kewirausahaan, kegiatan sosial, hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, KBPP Polri akan melakukan penguatan pendataan anggota dan konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah agar program-program organisasi dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

KBPP Polri juga berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai satuan kerja Polri serta para pemangku kepentingan lainnya agar program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas generasi muda, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sementara itu, dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pengukuhan kepengurusan baru bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi menjadi titik awal untuk memperkuat kontribusi nyata keluarga besar Polri dalam menjawab berbagai tantangan bangsa.

Menurut Wakapolri, dunia saat ini menghadapi perkembangan yang sangat dinamis, mulai dari perubahan geopolitik, transformasi digital, kemajuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), hingga meningkatnya tantangan keamanan siber dan penyebaran informasi yang tidak benar. Kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan memiliki karakter kebangsaan yang kuat.

“Visi KBPP Polri sebagai organisasi yang berintegritas, profesional, modern, dan berlandaskan nilai-nilai Bhayangkara harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat bagi anggota, masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Wakapolri.

Ia menjelaskan bahwa Polri terus melakukan transformasi melalui pendekatan human-centered policing dan evidence-based policing sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta mendukung berbagai program strategis nasional.

Dalam konteks tersebut, Wakapolri menilai KBPP Polri memiliki posisi strategis sebagai mitra yang mampu membangun karakter generasi muda, memperkuat literasi digital, meningkatkan kepedulian sosial, dan mendorong tumbuhnya kewirausahaan di kalangan keluarga besar Polri.

Sebagai Pembina Harian KBPP Polri, Wakapolri menyampaikan tiga arah kebijakan utama bagi kepengurusan baru.

Pertama, memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga besar Polri melalui pengembangan UMKM, kewirausahaan, dan jejaring usaha yang saling mendukung sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Kedua, membangun tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis digital agar KBPP Polri semakin adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu menjangkau generasi muda.

Ketiga, memperkuat pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan, serta kolaborasi dengan satuan kerja Polri di seluruh Indonesia dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Wakapolri juga mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan KBPP Polri sebagai ruang kolaborasi lintas generasi yang mampu melahirkan sumber daya manusia unggul, berkarakter, dan memiliki semangat pengabdian.

“Indonesia memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. KBPP Polri harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi yang berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kepedulian sosial, serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakapolri menekankan pentingnya memperkuat budaya gotong royong, menjaga persatuan, serta membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menghadirkan solusi dan manfaat nyata bagi lingkungan sekitarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wakapolri mengajak seluruh pengurus dan anggota KBPP Polri untuk menjaga semangat kebersamaan, menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, serta terus berinovasi dalam mendukung pengabdian kepada masyarakat.

“Jadikan pengukuhan ini sebagai awal pengabdian yang lebih besar. Mari kita bekerja bersama, memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan menghadirkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan semangat tersebut, saya optimistis KBPP Polri akan semakin maju dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Wakapolri

Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., selaku Pembina Harian Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, melantik Pengurus Pimpinan Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2026–2031 di Gedung Bhakti Dharma Waspada, STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional KBPP Polri yang diikuti jajaran 36 Polda serta pengurus hingga tingkat Polres secara daring. Momentum ini menandai dimulainya kepemimpinan baru untuk memperkuat soliditas organisasi, menyelaraskan program kerja, serta memperluas kontribusi KBPP Polri sebagai wadah pemersatu keluarga besar Polri dalam mendukung pembangunan nasional dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan, melainkan amanah untuk membawa organisasi semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ia mengajak seluruh pengurus menjadikan momentum ini sebagai awal memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta menghadirkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga besar Polri dan masyarakat.

“Jadikan pelantikan ini sebagai awal kerja bersama untuk memperkuat organisasi dan memperbesar kontribusi kepada masyarakat. Bangun kolaborasi, jaga soliditas, dan hadirkan karya nyata yang memberi manfaat bagi bangsa,” tegas Wakapolri.

Sementara itu, Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono, S.E., S.H., menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum sehingga memiliki landasan yang kuat dalam menjalankan organisasi secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut Bimo, kepengurusan baru akan memprioritaskan konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah melalui penguatan tata kelola organisasi, pembaruan basis data keluarga besar Polri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program di bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, pembinaan generasi muda, kegiatan sosial, dan kemanusiaan.

Dengan kepengurusan baru yang didukung konsolidasi organisasi secara nasional, KBPP Polri diharapkan semakin solid sebagai organisasi keluarga besar Polri yang modern, inklusif, dan mampu menjadi mitra strategis Polri dalam memperluas pengabdian kepada masyarakat.